Kategori: Bimtek Pemerintahan

Diklat Peningkatan Tupoksi Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah

Diklat Peningkatan Tupoksi Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah Jabatan Staf Ahli dalam roda pemerintahan sesungguhnya sangat Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah dan ini merupakan jabatan yang sangat strategis. Karena merupakan Tim Kreator Pemerintah Daerah. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan kekhususan bidangnya. Staf Ahli Kepala […]

BIMTEK PENINGKATAN KINERJA TUGAS CAMAT/LURAH/KADES

BIMTEK PENINGKATAN KINERJA TUGAS CAMAT/LURAH/KADES Sebagai Negara Indonesia desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Para perangkt desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan. Adapun tugasnya yaitu menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program– program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakt. Kewajiban penting pemerintah Desa […]

Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 dimaksudkn untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten maupun Kota. Namun pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari level […]

Bimtek Penyusunan Renstra

Bimtek Penyusunan Renstra Rencana Strategis atau disingkat Renstra merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu Renstra juga merupakan pedoman yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya Instansi Pemerinth yang efficient, effective, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Perancanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi/perusahaan untuk […]

Bimtek Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Bimtek Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditunggu-tunggu, akhirnya sejak awal tahun 2014 UU Desa disahkan, untuk dapat segera dilaksanakan pada tahun – tahun berikutnya. Banyak hal diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang […]

Bimtek Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Bimtek Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), adalah suatu pemilihan Kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Kepala Desa dilantik oleh Bupati / Wali kota Kepala desa (kades) merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah […]

Diklat Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Diklat Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 5 sasaran yang telah di tetapkan dalam Arah KebijakanNasional Pembangunan Desa dan KawasanPerdesaan Dalam RPJMN 2015-2019 yang ditentukan untuk meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan, yaitu : Pemenuhan Standard Minimum Pelayanan Desa sesuai dengan kondisi geografisnya. Hal ini tidak sama untuk semua desa. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat […]

Bimtek Percepatan Persiapan Undang-undang Desa

Bimtek Percepatan Persiapan Undang-undang Desa Untuk melakukan penyelarasan dan penguatan kebijakan percetapan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dibuat dalam SKB (Salinan Keputusan Bersama) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Salinan Keputusan Bersama (SKB) Antara 4 Kementrian SKB dibuat […]

Bimtek Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Bimtek Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Indonesia memiliki sekitar 73.000 desa dan sebagian besar masyarakatnya juga masih tinggal di pedesaan. Keberadaan desa menjadi penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sehingga mendapatkan perhatian khusus soal pembangunannya. Jika berbicara mengenai pembangunan di desa, maka pejabat pemerintahan tentu perlu membuat anggaran pengadaan. Secara […]