Kategori: Bimtek Keuangan

Bimtek Implementasi PPK BLUD dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pendahuluan

Bimtek Implementasi PPK BLUD dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pendahuluan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Kerja pada SKPD di lingkugan pemerintahan daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas. BLUD merupakan […]

Bimtek Implementasi Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019

Bimtek Implementasi Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019 Diklat Implementasi Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019 – Permendagri RI No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah tujuan pembangunan daerah sangat memerlukan banyak faktor, mulai dari proses pembangunan daerah yang dimulai dari perencanaan pengembangan proses penganggaran. Untuk itu, diperlukan […]

Bimtek Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018

Bimtek Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Dalam rangka mengimplementasikan salah satu inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yaitu pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrument keuangan modern dan untuk mendukung inklusi keuangan, meminimalisasi uang tunai yang beredar, dipandang perlu untuk menggunakan kartu kredit […]

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020 Bahwa untuk efektivitas pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,dan antar pemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud, perlu pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah […]

Bimtek Proyeksi Pendapatan dan Kebijakan Penganggaran

Bimtek Proyeksi Pendapatan dan Kebijakan Penganggaran Pengelolaan anggaran pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah lainnya dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berperan bagi kepastian adanya sumber-sumber pembiayaan belanja baik bagi kepentingan program pembangunan ataupun bagi kepentingan […]

Bimtek Mekanisme Pertanggungjawaban Pemotongan PPh/PPN

Bimtek Mekanisme Pertanggungjawaban Pemotongan PPh/PPN yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan SOPD berdasarkan PMK-85/PMK.03/2019 serta Aspek Praktis Pengisian e-SPT PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan dan Aplikasi Terbaru Tahun 2019 Mekanisme Pertanggungjawaban atas Belanja yang dilakukan oleh Bendahara dan SOPD berdasarkan PMK-85/PMK.03/2019 Tata cara pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak atas Belanja berdasarkan PMK-85/PMK.03/2019 Tata cara perekaman data […]

Diklat Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Diklat Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Reformasi pengelolaan keuangan dilatarbelakangi juga oleh kebutuhan penggantian peraturan perundang – undangan keuangan yang masih mengacu pada peninggalan pemerintah kolonial. Hal itu senada dengan makin besarnya belanja negara yang […]

Bimtek Dan Diklat Wajar Tanpa Pengecualian WTP

Bimtek Dan Diklat Wajar Tanpa Pengecualian WTP Tata kelola pemerintahan yang efektif membutuhkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan memberikan manfaat nyata.  Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang baik merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan di suatu daerah dapat dinilai masyarakat dari opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa […]

Diklat Dan Bimtek Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Diklat Dan Bimtek Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pengelolaan aset/barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, bukan semata hanya masalah administratif. […]