Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Aparatur Pemerintahan Daerah merupakan sumber daya manusia atau orang pelaksana atau pejabat dalam tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, atau Desa), yang memiliki peranan strategis dan tugas serta tanggungjawab yang dibebankan oleh negara.
Tugas dan tanggungjawab Aparatur Pemerintahan Daerah adalah menjalankan semua program pemerintahan di daerah, sebagai perpanjangan tangan dari Aparatur Pemerintahan Pusat secara administratif.
Mereka bertugas dalam berbagai sektor baik sektor perekonomian, kesehatan, wisata, pendidikan, sosial dan sektor-sektor lainnya, yang kinerja kerjanya selalu menjadi sorotan publik dari pusat maupun daerah.

Dalam pelaksanaan program pemerintahan, seluruh aparatur pemerintahan yang terlibat di sektor masing-masing selalu memiliki syarat yang sesuai untuk melaksanakan tugasnya. Dari sisi subyektif, aparatur tersebut adalah orang yang memiliki kualifikasi yang baik.
Beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintahan adalah :

• Pengetahuan yang menguasai bidang yang dijalankan, agar tidak salah dalam mencapai tujuan dan sasaran program kerja.
• Perilaku yang wajar, seperti kejujuran, mutlak diperlukan oleh seorang aparatur.
• Penampilan yang sopan dan berwibawa
• Disiplin yang juga mutlak harus dimiliki. Jika tidak, maka semua program yang direncanakan akan berantakan atau berjalan tidak tepat waktu.
• Kepemimpinan, diperlukan oleh seorang aparatur agar bisa mengajak warga untuk ikut berpartisipasi dalam program yang dirancang. Jika memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, akan berpengaruh pada para bawahan juga.

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Setiap aparatur pemerintahan baik pusat maupun daerah, perlu dinilai kinerja kerjanya selama bertugas.

Tujuan penilaian kinerja kerja tersebut adalah :
• Untuk mengetahui apakah aparatur tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
• Mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh aparatur tersebut, yang bisa dipakai sebagai dasar Pelatihan dan Pengembangan aparatur pemerintahan.

Misalnya dalam satu wilayah, Unit pelayanan Puskesmas tidak berjalan dengan baik, banyak keluhan-keluhan warga di Desa terhadap pelayanan Puskesmas tersebut, maka disinilah salah satu peran dari aparatur pemerintahan daerah tersebut untuk mencari solusinya.

Aparatur yang ditugaskan di Unit pelayanan tersebut, haruslah seorang aparatur yang memiliki keahlian di bidangnya, agar bisa berjalan efektif. Jadi perlu dilakukan perencanaan siapa yang akan bertugas di unit tersebut.

Atas dasar itulah perlu dilakukan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah, yang hasil kerjanya sangat dibutuhkan oleh daerah di wilayahnya. Seperti contoh diatas, jika pelayanan di unit Puskesmas masih buruk, maka perlu di evaluasi untuk kinerja aparatur pemerintahan yang bertugas di Puskesmas tersebut.

Jika kinerja kerja masih rendah, tentu perlu ditingkatkan mungkin dengan cara pelatihan dan pembinaan. Jika kinerja kerja sudah bagus, perlu dipertimbangkan untuk penghargaan semacam kenaikan jabatan, promosi dan sebagainya. Semakin bagus kinerja aparatur pemerintahan daerah, maka secara otomatis akan meningkatkan pelayanan dan pencapaian program di daerah tersebut, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Karena itu untuk memantapkan pemahaman aparatur mengenai Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Dengan ini kami sebagai media riset pendidikan dan latihan akan menyelenggarakan Pelatihan formal dan Bimbingan Teknik Nasional dengan tema “Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintahan Daerah”. Bimtek dan Diklat tersebut akan dilaksanakan pada :

Jadwal Diklat Nasional