Diklat Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Diklat Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014. Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah. Dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan, Dalam hal ini Presiden pada tanggal 29 April 2019 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014.

Beberapa poin penting dalam perubahan itu adalah misalnya pada Pasal 9 menjadi: “Pagu anggaran Dana Desa merupaka bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa”. Sebelumnya bunyi pasal ini adalah “Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa.

Sementara Pasal 10 kini diubah menjadi terdiri dari 2 (dua) ayat, yaitu:

• Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN Perubahan;
• Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top). Dalam PP sebelumnya, tidak ada ketentuan mengenai batasan 10% (sepuluh per seratus) itu.

Untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimtek tentang Strategi Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014, akan dilaksanakan pada :

Jadwal Diklat Nasional

Setiap aparat pemerintahan daerah haruslah bisa memberi manfaat bagi daerah ataupun masyarakat di dalamnya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aparatur negara haruslah terus berkembang dan mengikuti setiap perubahan peraturan sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

Jika ada pertanyaan mengenai Info Bimtek Pemerintahan Daerah, silahkan langsung saja hubungi kami dari nomor yang tertera diatas atau silahkan tinggalkan komen.