Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027

Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri No. 14 Tahun 2026 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Serta diterbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri yang sebentar lagi akan diterbitkan sebagai Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan APBD Tahun 2027.

Persiapan Penyusunan APBD Tahun 2027.
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi ;

• Sinkronisasi Kebijakan: Pedoman ini menekankan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan efektivitas pembangunan.
• Prinsip Penyusunan APBD: Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
• Teknis Penyusunan: Pemerintah daerah diharuskan menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah dalam penyusunan APBD, agar proses lebih transparan dan akuntabel.
• Alokasi Anggaran: Fokus pada alokasi anggaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan  berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
• Prioritas Pembangunan: Peraturan ini juga mengatur prioritas pembangunan yang harus diacu oleh daerah dalam penyusunan anggaran, seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.
• Penandaan Anggaran: Dalam penyusunan APBD, terdapat penandaan khusus untuk isu-isu strategis seperti penurunan stunting dan pengendalian inflasi, yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Mengatur pembagian urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022: Menjadi kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pengalokasian dana transfer serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Permendagri Pedoman Penyusunan APBD 2027: Menetapkan kebijakan khusus termasuk alokasi mandatori seperti anggaran belanja pendidikan minimal 20% dan pemenuhan infrastruktur pelayanan publik.
• Perencanaan Terintegrasi: Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional melalui mekanisme Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami akan mengadakan Bimtek : Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027

Jadwal Bimtek Nasional

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027