Bimtek Mekanisme Pertanggungjawaban Pemotongan PPh/PPN

Bimtek Mekanisme Pertanggungjawaban Pemotongan PPh/PPN yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan SOPD berdasarkan PMK-85/PMK.03/2019 serta Aspek Praktis Pengisian e-SPT PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan dan Aplikasi Terbaru Tahun 2019

Mekanisme Pertanggungjawaban atas Belanja yang dilakukan oleh Bendahara dan SOPD berdasarkan PMK-85/PMK.03/2019

• Tata cara pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak atas Belanja berdasarkan PMK-85/PMK.03/2019
• Tata cara perekaman data dalam sistem billing untuk penyetoran pajak atas belanja yang dilakukan oleh bendahara dan SOPD
• Prosedur pembayaran PPN atas transaksi yang dilakukan oleh bendahara dan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan PMK-85/PMK.03/2019
• Mekanisme pengujian kebenaran perhitungan dan penyetoran Pajak atas Belanja Daerah
• Tata cara pembuatan Daftar Transaksi Harian (DTH) atas transaksi yang dilakukan oleh Bendahara dan SOPD berdasarkan peraturan terbaru tahun 2019
• Mekanisme penyampaian DTH oleh Bendahara Pemerintah dan SOPD atas transaksi bendahara pemerintah dan SOPD
• Mekanisme pembuatan dan penyampaian Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH)
• Pemeriksaan dan pengujian DTH dan RTH serta laporan yang disampaikan oleh bendahara pemerintah dan SOPD
• Sanksi yang dapat dikenakan atas kekeliruan dan kekurangan penyetoran pajak berdasarkan data transaksi dan pelaporan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan SOPD sesuai aturan terbaru tahun 2019

Bimtek Mekanisme Pertanggungjawaban Pemotongan PPh/PPN

Tata cara Pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh instansi pemerintah dan SOPD atas Belanja Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan peraturan terbaru tahun 2019

• Objek dan subjek pemungutan PPh Pasal 22 atas Belanja Barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan SOPD berdasarkan peraturan terbaru tahun 2019
• Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan peraturan terbaru tahun 2019
• Tarif PPh Pasal 22 terbaru berdasarkan peraturan terbaru tahun 2019
• Objek dan subjek pemotongan PPh Pasal 23 atas Belanja Jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan SOPD berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015
• Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan PMK-9/PMK.03/2018
• Objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Belanja Modal yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan SOPD berdasarkan peraturan terbaru tahun 2018
• Mekanisme penelitian pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2018
• Tarif, mekanisme dan tatacara pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan peraturan terbaru tahun 2018

Sebagai pemungut pajak, bendahara pemerintah diharapkan dapat senantiasa mengikuti dan melaksanakan peraturan perpajakan yang telah terbit. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pemahaman yang memadai terkait pelaksanaan peraturan terbaru. Kami mengundang bapak/ibu dalam  Bimtek Mekanisme Pertanggungjawaban Pemotongan PPh/PPN yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan SOPD berdasarkan PMK-85/PMK.03/2019 serta Aspek Praktis Pengisian e-SPT PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan dan Aplikasi Terbaru Tahun 2019. Akan dilaksanakan Pada :

Jadwal Diklat Nasional