Tag: Bimtek Perencanaan

Bimtek Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bimtek Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 181 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon […]

Bimtek Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bimtek Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tidak berlaku lagi. Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan […]

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kepala Daerah yang dimaksudkan disini adalah Tingkat Provinsi (Gubernur) dan Tingkat Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota). Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Ini adalah agar […]

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Aparatur Pemerintahan Daerah merupakan sumber daya manusia atau orang pelaksana atau pejabat dalam tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, atau Desa), yang memiliki peranan strategis dan tugas serta tanggungjawab yang dibebankan oleh negara.Tugas dan tanggungjawab Aparatur Pemerintahan Daerah adalah menjalankan semua program pemerintahan di daerah, sebagai perpanjangan tangan dari […]

Diklat Perencanaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara

Diklat Perencanaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Salah satu syarat pelaksanaan anggaran adalah dengan menetapkan pengelola keuangan, dan dalam pelaksanaannya itu kepala daerah akan menunjuk sekretaris untuk memberinya kewenangan dalam bertindak seperti seorang koordinator pengelola keuangan daerah. Tugas sekretaris tersebut adalah mengkoordinasi bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD. Tugas lainnya adalah menyiapkan pedoman dalam pelaksanaan APBD, […]

Diklat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Diklat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebuah dokumen yang isinya adalah gambaran dari perwujudan akuntabilitas kerja instansi pemerintahan, yang telah disusun dengan rapi serta disampaikan dengan cara sistematik yang melembaga. Sedangkan untuk definisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah wujud dari kewajiban di dalam instansi pemerintahan, untuk […]