Bimtek Dan Diklat Keuagan Daerah pp 12 tahun 2019

Bimtek Dan Diklat Keuagan Daerah pp 12 tahun 2019

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Masalah utama yang sering terjadi di dalam administrasi keuangan adalah masalah pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan, akutansi, pelaksanaan, laporan pelaksanaan, dan pengawasan atas pengadaan dana disatu pihak serta penggunaan dana.

Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005.

Untuk Melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah serta Pasal 69 dan Pasal 86 UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 maka kami Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan Bimtek dan sosialisasi Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Bahasan Materi

• Mekanisme Pengelolaan Administrasi dan Keuangan.
• Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD.
• PPK dan PPTK SKPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Pelaksanaan Belanja Honorarium 
• Metodologi perencanaan dan proses penyusunan anggaran daerah
• Sistem anggaran dan penatausahaan pengelolaan keuangan oleh Bendahara
• Pendelegasian kewenangan dari Pengguna Anggaran
• Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Lihat Jadwal Bimtek

BIAYA BIMTEK DAN DIKLAT: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas Peserta 1. Pelatihan 2 Hari atau materi dibahas sampai dengan selesai 2. Menginap 3 malam Twin Shering 3. Seminar Kit & Tas Ekslusif 4. Coffee Break, Lunch & Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan	Promo Bagi Peserta Bimtek 1. Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) 2. City Tour Peserta Selesai Kegiatan Catatan: 1. Konfirmasi selambat-lambanya H-2 2. Syarat dan Ketentuan Berlaku Konfirmasi pendaftaran : Telp. / Fax. 021 2244 3223 Call : 082387444441 WA : 082387444441
Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan 1. Membayarkan biaya Bimtek 2. Membawa Surat Tugas/SPPD. 3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan bimtek dimulai. 4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.

Sektor keuangan memegang peranan penting untuk pembangunan suatu daerah. Dan jika pengelolaan keuangannya baik maka pelayanan masyarakat di daerah pun semakin cepat dan efisien. Oleh karena itu maka dirasa perlu untuk setiap pegawai ataupun aparatur untuk melakukan pelatihan keuangan guna mengembangkan pengetahuan serta kapasitasnya. Sehingga sasaran suatu daerah bisa tercapai dan setiap pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar.

Untuk info jadwal dan materi bimtek keuangan daerah silahkan langsung hubungi kami melalui nomor yang tertera diatas. Atau untuk meminta perubahan materi ataupun jadwal dan tempat silahkan diskusikan dengan team kami.

Bimtek Dan Diklat Keuagan Daerah pp 12 tahun 2019