Bimtek Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal

Bimtek Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari program perencanaan pembangunan nasional yang sudah disusun oleh Undang-undang. Aturan dalam menyusun, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sudah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Rencana strategi daerah sendiri memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan lain-lain.

• Visi dan Misi – Setiap daerah memiliki visi dan misi yang berbeda sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah Kabupaten/Kota. Namun, tentu saja maksud dari visi dan misi setiap Kabupaten/Kota masih sejalan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sehingga, diharapkan dapat terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri, maju, dan sejahtera.

• Tujuan – penyelenggaraan penanaman modal harus di arahkan agar mampu menciptakan daya saing perekonomian yang kondusif dan terus berkembang. Tujuan penanaman modal dapat tercapai apabila penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi. Hal ini bisa dimulai dari perbaikan koordinasi instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah, biaya ekonomi berdaya saing tinggi, serta birokrasi yang efisien.

• Sasaran – adalah penjabaran tujuan yang terukur, seperti tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam waktu satu sampai lima tahun. Perumusan sasaran memiliki kriteria “SMART” berfungsi untuk menjabarkan isu menjadi sasaran yang tegas dan jelas. “SMART” terdiri dari khusus (spesific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (reality) dan tepat waktu (time bound).

Bimtek Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal

• Strategi – adalah tata cara yang berisi program dan kegiatan yang berguna untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibuat. Sehingga, strategi yang direncanakan harus sesuai dengan hasil rumusan pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal. Diharapkan strategi yang direncanakan ini mampu mengantisipasi adanya masalah, tantangan dan peluang pembangunan lima tahun ke depan.

• Kebijakan – merupakan suatu tindakan yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah agar mampu mencapai tujuan yang telah disusun. Selain itu, juga bisa menjadi ketentuan yang disepakati, ditetapkan dan dijadikan pedoman serta mampu memecah permasalahan strategis. Sehingga, dihasilkan kelancaran dan keterpaduan sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi, sasaran serta tujuan organisasi.

• Program dan Kegiatan Pembangunan – Program merupakan tempat kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk implementasi strategi dan kebijakan yang disusun. Program prioritas dilakukan berdasarkan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota demi mewujudkan visi dan misi yang telah disusun dan ditetapkan oleh organisasi.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Bidang Penanaman Modal tentang Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah pada:

Jadwal Diklat Nasional