Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No.4 Tahun 2008

Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah – Analisis laporan keuangan adalah suatu proses untuk menelaah laporan keuangan ke dalam komponennya masing-masing. Penelaahan yang mendalam pada masing-masing komponen tersebut serta kaitannya di antara masing-masing komponen itu, akan menghasilkan suatu pemahaman yang menyeluruh dari laporan keuangan tersebut.

Hal itu adalah bagian dari koreksi atas laporan keuangan oleh BPK maupun BPKP, analisis laporan keuangan tersebut diharapkan akan tersaji pada suatu laporan keuangan yang bersih. Juga menjadi suatu laporan keuangan yang akuntabel dan transparan agar terhindar dari beragam masalah yang bisa saja muncul dari laporan keuangan.

Misalnya saja ada dugaan korupsi atau kesalahan pada proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2005 mengenai standar akuntansi pemerintahan. Maka dari itu, hal itu akan menambah keyakinan pada pengguna laporan keuangan tersebut atas informasi yang tersedia bahwa isinya memang akurat.

Sekilas Materi Diklat Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No.4 Tahun 2008

Menurut undang-undang pemerintah tentang laporan keuangan serta kinerja pemerintah, inkspektorat dari provinsi, kota, atau kabupaten melakukan peninjauan kembali atas laporan keuangan serta kinerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang sudah disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur, bupati atau walikota kepada BPK.

Review laporan keuangan daerah sesuai dengan permendagri No.4 tahun 2008 menjadi hal yang krusial, bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah aturan undang-undang untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Di era otonomi daerah kepala daerah wajib menyusun serta melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap penggunaan anggaran daerah pada DPRD.

Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pembuatan neraca, laporan realisasi anggaran, serta catatan mengenai laporan keuangan. Tetapi sebelum laporan tersebut ditandatangani oleh kepala daerah, maka laporan itu harus direview terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk meyakinkan apakah laporan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Review laporan keuangan tersebut meliputi perencanaan review yang bertujuan untuk merencanakan pelaksanaan review itu sendiri, pelaksanaan review yang bertujuan untuk melihat apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP atau SPI yang memadai, dan laporan dari hasil review yang tujuannya adalah untuk melaporkan hasil dari kegiatan review tersebut.

Review laporan keuangan daerah sesuai dengan permendagri No.4 tahun 2008 adalah prosedur penelusuran beberapa angka, permintaan keterangan serta analisis yang menjadi dasar yang memadai bagi inspektorat dalam memberi keyakinan atas laporan keuangan itu apakah sudah disajikan sesuai dengan SPI atau SAP.

Dalam review laporan keuangan, pemerintah kabupaten akan membutuhkan bantuan dari perwakilan provinsi, untuk meningkatkan kapasitas serta kompetensi auditor inspektorat. Selain itu, harus ada peningkatan kerjasama di berbagai bidang salah satunya dalam hal laporan keuangan pemerintah serta laporan keuangan SKPD.

Auditor inspektorat harus membekali dirinya dengan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan SAP (standar akuntansi pemerintah). Inspektorat juga harus melakukan pengawasan yang efektif pada pengelolaan daerah.

Jadwal Pelatihan Keuangan Daerah

Kami telah menyiapkan berbagai materi Pelatihan Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No.4 Tahun 2008

Jika anda ingin melihat jadwal dan juga materi yang lebih lengkap di bidang keuangan pemerintah daerah maka anda bisa mengunjungi situs resmi kami “Bimtek Keuangan“.

Untuk hal yang masih kurang dipahami tentang Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No.4 Tahun 2008 dari Pusdiklat Pemendagri, maka anda bisa menghubungi kami. Semoga pimpinan masing-masing daerah berkenan untuk mengirimkan peserta bimtek demi terciptanya SDM berkualitas di pemerintahan, utamanya di bidang keuangan daerah.