Bimtek Peran DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan fungsi legislasi diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah. Pengertian Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Lalu Khusus peraturan daerah tentang APBD dan perencanaan pembangunan (RPJMD/PD dan Tata Ruang), rancangannya diprakarsai oleh Pemda untuk dibahas bersama DPRD. Perturan daerah (Perda) dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
Selanjutnya Didalam Perda tertentu yang mengatur APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang, ditetapkan setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Mendagri untuk povinsi, dan Gubernur untuk kabupaten / kota.
Pertimbangan ini bertujuan untuk tercapaiany keserasian antara kebijakan dearah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentigan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauhmana peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, praturan yang lebih tinggi, atau Perda lainnya. Setelah kepala daerah menetapkan rancangan Perda menjadi Peraturan daerah. Dokumen Perda disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk Perda Provinsi, dan ke Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota untuk keperluan klarifikasi.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di daerah. Dengan ini kami akan menyelenggarakan pelatihan/bimtek/diklat dengan materi Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Yang akan dilaksanakan pada:
Jadwal selanjutnya, silahkan lihat info dibawah ini :
Jadwal Diklat Nasional
Berikut ini adalah info lengkap mengenai jadwal diklat DPRD, silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi lain silahkan hubungi kami agar bisa di diskusikan.
[TABS_R id=72] [table id=15 /]
