Bimtek Pengisian Aplikasi Pelaporan Pajak Secara Elektronik

Bimtek Pengisian Aplikasi Pelaporan Pajak Secara Elektronik

Masalah pemungutan pajak menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian penting dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal (BPK) maupun internal auditor. Permasalahan dan kesalahan pemungutan pajak sering menjadi sumber temuan atas pertanggungjawaban penggunaan dana APBN dan APBD. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai mekanisme pemungutan pajak atas belanja yang dibebankan dalam APBD, termasuk di dalamnya adalah kegiatan pengadaan barang/jasa. Selain itu, dinamisnya peraturan perpajakan atas pengelolaan dana APBD sudah seharusnya menjadi perhatian SOPD untuk senantiasa mengikuti update peraturan perpajakan terbaru yang berlaku sehingga dapat melakukan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan.

Di samping itu, Direktorat Jenderal Pajak telah mendorong Wajib Pajak untuk dapat menggunakan aplikasi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Di antaranya adalah pelaporan SPT PPh Pasal 21 secara elektronik (e-SPT). Aplikasi ini juga senantiasa dilakukan updating untuk mengakomodasi perubahan peraturan perpajakan serta kebutuhan dari pengguna aplikasi, yakni bendahara pemerintah, instansi pemerintah dan SOPD. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pemahaman yang memadai kepada bendahara pemerintah dan SOPD. Terkait dengan mekanisme pemungutan pajak atas pengelolaan dana APBD dan transaksi pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan perpajakan yang terbaru

Dengan tema:
MITIGASI RISIKO TEMUAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK ATAS BELANJA DAERAH DAN PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018. PMK-99/PMK.03/2018 SERTA STRATEGI PENGISIAN APLIKASI PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (E-SPT) OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN SOPD BERDASARKAN APLIKASI TERBARU TAHUN 2019. Akan dilaksanakan pada :

Jadwal Diklat Nasional

Pajak daerah yaitu kontribusi wajib buat daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berbentuk memaksa menurut Undang-Undang. Dengan tak memperoleh bunga dengan cara langsung dan dimanfaatkan buat kepentingan daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yakni pungutan daerah sebagai penyetoran atas jasa atau pemberian izin tertentu yg khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemimpin daerah guna keperluan orang pribadi atau badan.