Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES

Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengamanatkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas – asas terbuka, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Mengenai Perubahan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah seperti :

• Definisi Keuangan Desa.
• Azas Pengelolaan Keuangan Desa.
• Struktur Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
• Kaur Keuangan dan Bendahara Desa.
• Klarifikasi Belanja Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa saat ini adalah hal yang sangat urgen dan sensitive pada pemerintahan Desa, jadi perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penyelewengan. Persoalan Keuangan Desa selalu menjadi sorotan baik bagi masyarakat maupun oleh lembaga lainnya yang terkait dengan pemerintahan Desa. Terutama yang bersangkutan dengan pengawasan Dana Desa.

Maka perlu ditetapkan operator yang melaksanakan/yang menjalankan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa dalam bentuk aplikasi. Dalam Rangka tersebut diatas maka kami mengadakan Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan Tema Kegiatan yaitu “ Bimtek/Diklat Pengelolaan keuangan Desa Berbasis SISKEUDES “, yang akan dilaksanakan pada

Jadwal Diklat Nasional

Pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES sudah diterapkan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Karena pemerintah desa sudah mulai mengelola dana yang jumlahnya cukup besar, karena pemerintah pusat menggelontorkan dana yang harus digunakan dalam pembangunan ekonomi serta sarana dan prasarana yang ada di suatu desa.

Dana di suatu desa setiap tahunnya akan bertambah, sebagai contoh di tahun 2017 pemerintah menganggarkan 60 trilyun untuk 74.954 desa di Indonesia. Namun di tengah kegembiraan seluruh masyarakat yang menerima pasokan dana yang akan berdampak pada hasil pembangunan desa. Ada beberapa pihak yang khawatir dengan salah pelaporan yang mungkin dilakukan kepala desa.