Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan Barang Milik Daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Sedangkan penatausahaan Barang Milik Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan Barang Milik Daerah adalah menyediakan data agar prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang Daerah. Berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pencatatan barang daerah pada SKPD sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan obyek audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meyakini penyajian laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah.

Hasil penatausahaan Barang Milik Daerah ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, (b) Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) Pengamanan administrasi Barang Milik Daerah.

Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya sumber data yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran akan dihasilkan laporan Barang Milik Daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Sehubungan dengan hal tersebutmaka kami akan mengadakan Bimtek  Strategi Pengelolaan  Barang Milik Daerah (BMD) dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jadwal Diklat Nasional

Berikut ini adalah info lengkap mengenai jadwal diklat keuangan daerah. Silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi lain silahkan hubungi kami agar bisa di diskusikan.

Pemerintah Daerah haruslah bisa melakukan perencanaan yang tepat dalam pengadaan barang dan aset, sehingga bisa melakukan penganggaran dengan baik. Selain itu pemerintah harus transparan sehingga bisa diawasi langsung oleh masyarakat ataupun Anggota Dewan. Jadi bisa dilakukan pengawasan kepada pemerintah dalam hal kebutuhan daerah atas kekayaan aset yang telah direncanakan.

Tahap selanjutnya yaitu melaksanakan semua yang telah direncanakan. Dimana harus mengedepankan dan memprioritaskan beberapa prinsip dasar pemerintahan seperti misalnya efektivitas, efesiensi, transparan dan terpercaya agar pengelolaan benar-benar bisa optimal.

Untuk pendaftaran dan info lengkap mulai dari materi hingga jadwal silahkan langsung hubungi kami melalui nomor diatas. Mari mengedepankan profesionalitas dalam bekerja dengan mengembangkan potensi dan kemampuan diri melalui pelatihan