Bimtek Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional

Bimtek Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional

Banyak sekali Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dalam pelakasanaannya belum optimal, hal itu dapat dilihat dari peningkatan peserta JKN yang hanya naik sekitar 1% setiap tahunnya.

Hal itu dikarenakan oleh adanya ketidaksesuaian tarif dengan jumlah biaya yang riil yang sudah dikeluarkan. Prasarana yang belum memadai, dan waktu tunggu antrian yang cukup lama.

Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah, salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS. Implementasinya dimulai sejak tahun 2014, kebijakan ini menjamin segala macam kebutuhan dasar di bidang kesehatan.

Melalui penerapan sistem kendali mutu dan kendali biaya, maka kebijakan ini diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.

Desain dan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju kepesertaan seluruh penduduk (UHC) 2019, dibuat dalam rangka mengoptimalkan pemahaman mengenai aparatur.

Menurut WHO, UHC terdiri dari 3 dimensi yang meliputi cakupan peserta yang dijamin, cakupan pelayanan yang dijamin dan proporsi biaya yang dijamin.

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur pemerintah. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan. Pelatihan / Bimtek / Diklat bidang Kesehatan tentang Desain Dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019 yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Diklat Nasional

Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas

Ketidakmerataan fasilitas kesehatan di puskesmas, tenaga kesehatan dan kurangnya sosialisasi kebijakan JKN menimbulkan masalah yang baru berupa ketidakadilan di suatu kelompok masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga harus memenuhi persyaratan yang dapat bekerja sama dengan BPJS, baik dari fasilitas tingkat pertama maupun fasilitas tingkat lanjutan.

Dalam melaksanakan program JKN tersebut. Setiap fasilitas kesehatan yang tersedia harus mengimplementasikan kebijakan yang telah diatur di dalam undang-undang tentang BPJS.