Bimtek Administrasi Pertanahan bagi Aparatur Pemerintah
Pertanahan merupakan suatu kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah di dalam mengatur hubungan antara tanah dengan orang agar tercipta keamanan dan ketentraman dalam mengelola tanah tersebut sehingga tidak melampui batas. Administrasi Pertanahan adalah pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, pemisahan, pemecahan dan pembebanan hak. Besides that Administrasi Pertanahan adalah izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin penunjukan dan penggunaan tanah.
Tujuan Bimtek Administrasi Pertanahan :
- komponen yuridis memegang kendali utama dalam administrasi pertanahan untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah;
- komponen regulator yang penting untuk dihubungkan dengan pembangunan dan penggunaan lahan;
- manajemen informasi untuk memberi berbagai kelengkapan data;
- komponen fiskal lebih mengutamakan pada pemberian pajak lahan yang menunjang perekonomian.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akan mengurusi masalah keperdataan tentang tanah. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk mendapatkan kekuatan hukum tentang pertanahan agar tidak terjadi masalah. Demi terjadinya ketertiban di bidang pertanahan pemerintah mengusulkan administrasi pertanahan yang terpadu dan terencana, disamping itu dalam rangka penyelesaian pengadaan tanah dalam rangka percepatan pembangunan infrastrukur bagi kepentingan umum. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 September 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Agar Perpres tersebut dapat diimplementasikan secara penuh. Dengan ini kami mengundang Bapak/ibu untuk mengikuti Bimtek Administrasi Pertanahan Bagi Aparatur Pemerintah serta Sosialisasi Pengadaan Tanah akan dilaksanakan pada :
Jadwal Diklat Nasional
[TABS_R id=72] [table id=15 /]
