Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi kinerja dari suatu lembaga pemerintahan. Tanpa ketersediaan barang maupun jasa yang memadai mustahil lembaga tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Mengingat begitu pentingnya aspek pengadaan dalam aktivitas kerja suatu lembaga, maka para pejabat dirasa perlu untuk didiklat.

Diklat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu yaitu sosialisasi dan pendalaman materi pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No.70 tahun 2012. Sosialisasi mengenai Perpres ini perlu dilakukan karena terdapat banyak perubahan-perubahan yang telah terjadi.

Cikal bakal dari Perpres No. 70 tahun 2012 yaitu peraturan presiden (perpres) No. 54 tahun 2010

Selanjutnya, peraturan tersebut diubah menjadi Perpres No. 4 tahun 2015 yang ditanda tangani oleh presiden pada 16 Januari 2015. Kemudian, kembali lagi diberlakukan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa. Penekanan dari perpres tersebut adalah mengenai akselerasi dan inovasi dalam proses pengadaan secara elektronik yang lebih efisien serta efektif.

Disamping itu, Perpres No. 70 tahun 2012 juga menekankan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Melalui sosialisasi dan pendalaman materi tentang ketentuan yang tercantum dalam Perpres, maka pejabat dapat melakukan pengadaan sesuai prosedur. Dengan demikian, segala aktivitas pejabat dalam mengadakan barang/jasa dapat dipertanggung jawabkan karena terdapat landasan hukumnya.

Selain itu, fungsi utama dari sosialiasi dan pendalaman materi pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 70 tahun 2012 adalah meminimalisir multi tafsir. Seperti diketahui bahwa beberapa oknum pejabat terkadang berusaha untuk memanfaatkan beberapa celah dalam peraturan-peraturan yang ambigu.

Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jadi, dalam rangka memperjelas regulasi yang berlaku sekaligus mempercepat penyerapan anggaran dan kewajiban setiap KLDI maka keberadaan ULP harus diperjelas. Oleh karena itu, agar pemahaman mengenai Perpres No. 70 tahun 2012 semakin mantap, maka para pejabat perlu mengikuti diklat yang telah diagendakan.

Bimbingan teknis mengenai sosialisasi dan pendalaman materi perpres No. 70 tahun 2012 hampir diadakan setiap tahunnya. Bimtek ini umumnya dilaksanakan di kota-kota besar antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar hingga Makassar. Terdapat banyak sekali manfaat bagi para pejabat ketika mengikuti bimbingan teknis sosialisasi Perpres No. 70 tahun 2012.

Selain memperoleh pengetahuan teoritis dan teknis mengenai Perpres No. 70 tahun 2012, para pejabat peserta bimtek juga akan memperoleh sertifikat. Sertifikat bimtek ini tentu sangat berguna untuk prospek jenjang karier seorang pegawai ke depannya. Hal ini dikarenakan sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai berkas pelengkap promosi jabatan.

Segala ketentuan dalam Perpres No. 70 tahun 2012 harus disosialisasikan agar tidak terjadi kesalah pahaman secara kontekstual maupun teknis. Jadi, para pegawai dapat menerapkan pengadaan barang maupun jasa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila penerapan pengadaan sesuai prpsedur, maka hasilnya sudah pasti tepat guna.