Diklat Audit Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Diklat Audit Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas badan pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dalam setiap APBN maupun APBD lembaga tersebut selalu mencantumkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Diantaranya meliputi barang bergerak, layanan jasa bahkan barang tidak bergerak.

Pengadaan barang dan jasa oleh lembaga pemerintahan pusat maupun daerah senantiasa berpegang pada prinsip ekonomi, efisien serta efektif. Jadi, pemerintah terus berusaha untuk menyempurnakan prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Cara yang umumnya ditempuh antara lain melalui penyempurnaan peraturan dan memperbaiki prosedur dalam pengambilan kebijakan.

Agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah memenuhi prinsip ekonomi, efisien serta efektif maka perlu diadakan diklat audit. Diklat audit pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan guna mempersiapkan pegawai yang nantinya memiliki kompetensi untuk memberikan pertanggung jawaban secara akuntabilitas.

Pertanggung jawaban akuntabilitas tentu penting untuk mengevaluasi apakah program pengadaan barang dan jasa lembaga pemerintahan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Kriteria keberhasilan pelaksanaan program tersebut telah diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai pengadaan barang dan jasa.

Kriteria keberhasilan pengadaan barang dan jasa

Adapun isi dari Kepress tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai keberhasilan pengadaan yang dilakukan lembaga pemerintahan. Berikut ini adalah isi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.
• Dilakukan dengan efektif dan efisien.
• Mengikuti ketentuan dan tata cara yang berlaku.
• Dilaksanakan dalam waktu dan tempat tertentu.
• Berdasarkan kualitas serta harga yang dapat dipertanggung jawabkan.
• Memenuhi jumlah yang mencukupi.

Pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa ini wajib dilakukan oleh lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana peraturan dan kebijakannya efektif. Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem good governance dalam pemerintahan. Salah satu cara yang tentu saja wajib untuk ditempuh adalah menciptakan pegawai kompeten melalui diklat audit pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagi para calon pegawai audit terdapat beberapa materi yang akan diajarkan dan dipelajari ketika pelaksanaan diklat. Secara garis besar materi tersebut berhubungan dengan prinsip dasar, tata cara, tujuan, lingkup dan prosedur pelaksanaan audit pengadaan barang atau jasa. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai materi yang akan diajarkan kepada calon pegawai audit saat diklat.

Materi diklat calon pegawai audit pengadaan barang dan jasa

• Ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah.
• Metode penyusunan HPS/OE atas pengadaan barang dan jasa pemerintah.
• Sosialisasi dan pendalaman materi tentang pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres Nomor 70 tahun 2012.
• Bimtek SIKAP dan lelang cepat.
• Strategi memenangkan tender pemerintah dengan sistem elektronik menggunakan aplikasi SPSE 4 sesuai dengan perpres nomor 54 tahun 2010 dan nomor 4 tahun 2015.
• Bimtek peningkatan kompetensi pejabat pemeriksa hasil pekerjaan.
• Bimtek e-catalouge atau purchasing.
• Bimtek pengadaan barang dan jasa secara swakelola.
• Audit pengadaan barang dan jasa bagi tenaga pemeriksa serta aparatur pengawasan.
• Mekanisme pengadaan tanpa tender.
• Hukum dan teknik penyusunan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.