Setiap awal tahun dimulai BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan akan mulai melaksanakan audit tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Khususnya dalam bentuk mengumpulkan data-data yang akurat dan berkaitan dengan keuangan di pemerintah daerah. Di beberapa tahun terakhir ini, Kemenkeu pernah memberlakukan sistem punishment and reward untuk pemerintah daerah.

Punish and reward tersebut adalah hukuman atau hadiah untuk pemerintah daerah, sesuai dengan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Maka dari itu pemerintah daerah memiliki kepentingan dalam kegiatan audit tersebut karena dari sana akan ditentukan apakah pemerintah daerah akan mendapat punishment atau reward.

Ada 3 macam kriteria yang berlaku dalam sistem tersebut yaitu daerah (tertentu) sudah melaksanakan fungsi serta pelayanannya pada masyarakat dengan baik, suatu daerah (tertentu) menetapkan anggaran keuangan dengan baik, dan pembelanjaan daerah atau APBD dilaksanakan tepat waktu, dan LKPD yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.

Maka dari itu, penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah daerah harus dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena penyusunan laporan keuangan ini adalah salah satu kriteria yang ada pada sistem reward and punishment. Yang sudah diterapkan oleh kementrian keuangan pada seluruh pemerintah daerah.

Info Materi Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah

Kesimpulannya adalah, pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangannya agar dapat memperlihatkan kondisi keuangan yang sebenarnya. BPK dan pemerintah pusat memiliki kerjasama yang baik dalam menegakkan nilai-nilai yang memiliki integritas, independensi, serta profesionalisme dalam hal menyusun laporan keuangan lengkap dengan pemeriksaannya.

Hal itu menjadi harapan dari BPK, sesuai dengan kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara dan pemerintah sebagai entitas yang diperiksa. Bahkan ketua BPK juga menegaskan kepada pemerintah mengenai komitmen itu dihadapan presiden, pimpinan kementrian, pimpinan lembaga pemerintah tetapi non kementrian, dan pimpinan instansi keuangan lainnya.

Kerjasama dan komitmen antara BPK dengan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kesadaran, komitmen dan kerja kerasa dari pemerintah untuk membuat penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah dengan lebih baik lagi setiap tahunnya. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga diharapkan sudah memenuhi standart keuangannya.

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Persiapan Pemeriksaan Keuangan Oleh BPK

1. Menyiapkan laporan keuangan yang bebas dari segala bentuk kesalahan dalam hal material dan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, misalnya adanya kecurangan di bagian pengadaan barang dan jasa.
2. Menguatkan kembali peran para internal auditor dalam menjamin efektifitas pada sistem pengendalian intern, kemungkinan adanya kecurangan dan korupsi, dan meningkatkan efektifitas tindak lanjut dari rekomendasi BPK.
3. Memberi perhatian penuh pada bidang pengendalian defisit pada anggaran serta hutang-hutang pemerintah, pengelolaan pendapatan serta berbagai aset milik negara, dan peningkatan kinerja anggaran.

Kerjasama antara BPK dan pemerintah akan menghasilkan tanggung jawab bersama pada keuangan negara, sehingga pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah harus dilaksanakan dengan baik pula.

Jadwal Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah

Sekian informasi untuk info Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah, jika masih ada hal yang kurang jelas dari pemaparan diatas silahkan hubungi kami.