Bimtek Mekanisme Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Bimtek Mekanisme Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Dalam rangka optimalisasi penerimaan dari Pajak Daerah dan merespon usulan dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan PMK-207/PMK. 07/2018 mengenai pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sehingga outputnya adalah maksimalnya pemungutan pajak daerah. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan perpajakan terbaru yang menjadi landasan dalam pemungutan pajak atas belanja daerah dan APBD.

Sebagai pemungut pajak, bendahara pemerintah diharapkan dapat senantiasa mengikuti dan melaksanakan peraturan perpajakan yang telah terbit. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pemahaman yang memadai terkait pelaksanaan peraturan terbaru. Kami mengundang bapak/ibu dalam Bimbingan Teknis Mekanisme Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah Sesuai Pmk-207/Pmk. 07/2018 Serta Review Pertanggungjawaban Pemungutan Pajak Atas Belanja Apbd Berdasarkan Pp 23 Tahun 2018 Dan Pmk-99/Pmk.03/2018

Materi Bahasan :

1. Mekanisme Pemeriksaan Pajak Daerah berdasarkan PMK-207/PMK.07/2018 yang mulai berlaku 31 Desember 2018
2. Tata cara Penagihan Pajak Daerah berdasarkan PMK-207/PMK.07/2018 yang mulai berlaku 31 Desember 2018
3. Review Pemungutan Pajak atas Belanja Daerah dan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan PP 23 tahun 2018 dan PMK-99/PMK.03/2018
4. Review Pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh instansi pemerintah dan SOPD atas Belanja Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan peraturan terbaru tahun 2018

Jadwal Diklat Nasional

Pajak daerah yaitu kontribusi wajib buat daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berbentuk memaksa menurut Undang-Undang, dengan tak memperoleh bunga dengan cara langsung dan dimanfaatkan buat kepentingan daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yakni pungutan daerah sebagai penyetoran atas jasa atau pemberian izin tertentu yg khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemimpin daerah guna keperluan orang pribadi atau badan.