Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur pedoman penyusunan APBD tahun 2025.

Peraturan ini menjadi acuan penting bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam menyusun anggaran tahunannya.

Peraturan ini membawa beberapa poin penting, di antaranya:

1. Adopsi Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT)
2. Perubahan dalam Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Penyesuaian dengan Perkembangan Kebijakan Pusat: 

Pedoman umum penyusunan APBD ini tentu saja harus disinkronkan dengan peraturan di pemerintah pusat. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan penyusunan rancangan kebijakan umum pada APBD tersebut, serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang sudah disepakati antara DPRD dengan pemerintah daerah.

Dalam setiap penyusunan dan pembahasan rancangan APBD tersebut, pemerintah daerah dan DPRD harus bersikap komprehensif dan lebih cermat dalam melengkapi peraturan perundangan yang sudah dibuat di daerah. DPRD juga harus lebih meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan fungsi legislatif agar menjadi lebih baik. Jika penggunaan APBD dapat dilakukan dengan baik, maka pelaksanaan otonomi daerah pun bisa membuat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Karena saat ini pemerintah menggunakan penganggaran yang berbasis pendekatan kinerja, maka reformasi anggaran di negara kita tidak hanya terdapat pada perubahan struktur APBD.

Alokasi APBD juga harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan pada masyarakat yang ingin dicapai. Hal ini juga sesuai dengan pendekatan kinerja yang dicanangkan oleh pemerintah. Maka dari itu kinerja pemerintah itu sendiri nantinya dapat dinilai melalui evaluasi yang dilihat dari laporan APBD.

Karena pemerintah sudah membuat pedoman penyusunan APBD, maka diharapkan legislatif dan eksekutif dapat menyusun APBD sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat dari struktur APBD, DPRD diharapkan dapat memainkan perannya sebagai fungsi pengawasan terhadap pertanggungjawaban audit dari laporan BPK serta pelaksanaanya.

Sebagaimana permendagri pedoman penyusunan APBD yang di tetapkan tahun lalu, Permendagri ini mengatur beberapa pokok, meliputi Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan Pemerintah, Kebijakan Penyusunan APBD, Prinsip Penyusunan APBD, Teknis Penyusunan APBD, Hal-hal Khusus Lainnya.

Dengan Hal tersebut di atas maka kami akan mengadakan : Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Jadwal Bimtek Nasional

Disclaimer:

Informasi yang disampaikan, hal ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi yang lebih spesifik dan akurat, akan selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, 2026, 2027