Pusdiklat Pemendagri

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri

Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019

5 sasaran yang telah di tetapkan dalam Arah KebijakanNasional Pembangunan Desa dan KawasanPerdesaan Dalam RPJMN 2015-2019 yang ditentukan untuk meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan, yaitu : Pemenuhan Standard Minimum Pelayanan Desa sesuai dengan kondisi geografisnya. Hal ini tidak sama untuk semua desa. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan […]

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memuat segala sesuatu yang berkaitan dengan Desa, mulai dari : Pengertian tentang Desa; Pemerintahan Desa; Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Musyawarah Desa yang mencakup pertemuan antara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa; Badan Usaha Milik Desa; Peraturan Desa; Pembangungan Desa; Kawasan Perdesaan; Keuangan Desa; Aset Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Undang-undang tersebut juga […]

Percepatan Persiapan Undang-undang (UU) Desa

Untuk melakukan penyelarasan dan penguatan kebijakan percetapan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dibuat dalam SKB (Salinan Keputusan Bersama) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Bimtek Percepatan Persiapan Undang-undang (UU) Desa Salinan Keputusan Bersama (SKB) Antara 4 Kementrian SKB dibuat […]

Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan untuk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Gerakan Desa adalah upaya untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, menyinergikan, dan mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan Kementrian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, yang berbasis Desa, guna meningkatkan kualitas manusia dan kebudayaan dengan memberikan prioritas kepada Kawasan Tertinggal, Tertular dan Terpencil. Program ini dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu Pendekatan “Desa Membangun” dan “Membangun Desa”, Pendekatan Pembagian […]

Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDes dan APBDes)

Perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota menuntut pemerintahan desa untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan desa. Secara berjangka, perencanaan pembangunan desa tersebut meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berikut adalah bagaimana keduanya disusun. Penyusunan RPJMDes dan APBDes RPJMDes merupakan rencana kegiatan pembangunan desa yang digunakan selama enam […]

Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga

Keterbatasan akan Sumber Daya Manusia (SDM) seringkali menjadi masalah yang cukup krusial dalam masyarakat. Alasan yang klasik namun memang sesuai dengan fakta lapangan yang terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat sering dihadapkan pada kebingungan akan perkembangan, pemahaman, serta aplikasi dari berbagai aturan yang ada. Hal ini akan membuat masyarakat menjadi tidak berdaya dalam menyikapi perkembangan […]

Bimtek PP No. 18 Tahun 2017 Tentang Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Permendagri No. 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola […]

Bimtek Manajemen dan Tata Cara (Mekanisme) Pelaksanaan Rapat dan Persidangan DPRD Secara Efektif dan Efisien

Rapat dan persidangan DPRD merupakan wadah formal dalam serangkaian manual acara untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun kepentingan institusional. Dalam mempersiapkan dan membentuk sebuah rapat dan persidangan dalam perhelatan acara formal tentunya memerlukan serangkain prosedur dan prosesi yang baik dan tepat. Supaya prosesi acara yang dijalankan dalam rapat dan persidangan […]

Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga setiap penguasa adalah wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat pula melalui pemilu yang selalu diadakan setiap tahun sesuai masa kepemimpinan. Mulai dari orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden hingga kepala-kepala di daerah merupakan wakil rakyat. Salah satu […]

Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah suatu lembaga legislatif yang kedudukan sejajar dengan Kepala Daerah. Lembaga ini memiliki hak dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Fungsi dari DPRD, yaitu: 1. Fungsi legislasi, fungsi ini bertujuan untuk membuat peraturan-peraturan daerah yang dilaksanakan bersama Kepala Daerah. 2. Fungsi Anggaran, fungsi yang kedua […]

Pusdiklat Pemendagri © 2018 Bimtek Diklat Pelatihan Frontier Theme