Kategori: Bimtek Kepegawaian

Bimtek Penyusunan Analisis jabatan

Bimtek Dan Diklat Penyusunan Analisis jabatan (Anjab) Dalam upaya mendukung terwujutnya tata pemerintahan yang sangat baik, sangat diperlukan dengan apa yang dinamakan “Program Reformasi Birokrasi”. Dari sini diharapkan terwujud peningkatan daya guna, hasil guna, transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dari fakta di lapangan pencanangan program reformasi birokrasi menghadapi banyak kendala. Gejala-gejala ini dapat dilihat […]

Diklat Dan Bimtek Analisis Beban Kerja

Diklat Dan Bimtek Analisis Beban Kerja Dalam upaya mendukung terwujutnya tata pemerintahan yang baik, sangat diperlukan dengan apa yang dinamakan “Program Reformasi Birokrasi”. Dari sini diharapkan terwujud peningkatan daya guna, hasil guna, transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dari fakta di lapangan pencanangan program reformasi birokrasi menghadapi banyak kendala. Gejala-gejala ini dapat dilihat dari sistem […]

Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli ASN

Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli ASN Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja, pelayanan, dan kesejahteraan ASN adalah dengan memberikan Remunerasi. Remunerasi adalah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang (monetary rewards), atau dapat diartikan juga sebagai upah atau […]

Bimtek Dan Diklat Meningkatkan Pelayanan Publik

Bimtek Dan Diklat Meningkatkan Pelayanan Publik ASN merupakan salah satu piranti utama dalam mewujudkan  cita-cita bangsa yang tertuang pada alinea 2 dan 4 pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu Negara yang merdeka, berdaulat adil dan makmur, melalui cara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan nya maka […]

Bimtek pp nomor 11 tahun 2017 Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah

Bimtek pp nomor 11 tahun 2017 Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah  Manajemen kepegawaian di Indonesia proses kegiatannya tidak jauh berbeda dengan proses manajemen kepegawaian pada umumnya. Yakni dimulai dari proses kegiatan rekrutmen pegawai, pengembangan, promosi, renumerasi, disiplin, dan pensiun. Menindaklanjuti Undang-undang  No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Republik Indonesia telah […]

Bimtek Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu

Bimtek Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan dapat sebagai unsur perekat persatuan bangsa, telah ditetapkan Undang-Undang […]

Bimtek Dan Diklat Implementasi PP Nomor 30 Tahun 2019

Bimtek Dan Diklat Implementasi PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS  Dengan Menggunakan  Praktek Aplikasi Internet Wajib Bagi Semua OPD Propinsi Kab/Kota Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun  2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS yang diundangkan dalam  Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap PNS ASN […]

Diklat Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Diklat Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan untuk standard kompetensi tersebut dibuat dengan tujuan Agar proses pengangkatan PNS dalam jabatan berlangsung secara objektif […]

Diklat Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Diklat Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode 2015 – 2018 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 mengenai Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan dalam membuat Standard Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil […]