Pusdiklat Pemendagri

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri

Kategori: Bimtek Barang dan Jasa

Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pemilu di negara kita menggunakan prinsip jujur dan adil atau jurdil, walaupun orientasinya belum semua sesuai dengan prinsip itu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki anggota paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang banyaknya. Hal terkait jumlah […]

Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas badan pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dalam setiap APBN maupun APBD lembaga tersebut selalu mencantumkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Diantaranya meliputi barang bergerak, layanan jasa bahkan barang tidak bergerak. Pengadaan barang dan jasa oleh lembaga pemerintahan pusat […]

Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Dewasa ini, tindak pidana korupsi memang sangat marak terjadi di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Salah satu sektor yang rawan sekali menjadi ladang subur bagi para pelaku korupsi adalah pengadaan barang/jasa pemerintah. Terdapat beberapa contoh kasus korupsi di bidang pengadaan diantaranya adalah wisma atlet di kemenpora, alat kesehatan di kemenkes hingga Al-Qur’an di kemenag. Beberapa […]

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender

Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender umumnya dilakukan secara langsung. Artinya, pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pihak lembaga pemerintahan melalui pedagang langsung tanpa melalui pelelangan. Uraian definisi tersebut, disusun berdasarkan poin inti dari pasal 1 angka 32 Perpres nomor 70 tahun 2012. Proses pengadaan barang maupun jasa di lembaga pemerintahan baik pra […]

Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hukum kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah aspek yang perlu diperhatikan. Dewasa ini, tindak pidana korupsi seolah makin membudaya di kalangan para pejabat kita. Salah satu sektor yang rawan untuk dijadikan sebagai ladang subur pelaksanaan korupsi adalah bidang pengadaan barang/jasa. Ini bukanlah sekedar opini belaka karena beberapa fakta contoh kasus korupsi di bidang […]

Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah

Teknik dan metode penyunan HPS/OE atas pengadaan barang/jasa untuk BUMN dan lembaga pemerintah memang penting sehingga harus dipelajari. Sebelum, pejabat pengadaan di instasi pemerintah mulai belajar mengenai Teknik dan metode menyusun HPS/OE sebaiknya dipahami dulu pengertiannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) adalah perkiraan harga barang atau jasa hasil pengadaan suatu instansi yang […]

Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Indonesia memiliki sekitar 73.000 desa dan sebagian besar masyarakatnya juga masih tinggal di pedesaan. Keberadaan desa menjadi penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sehingga mendapatkan perhatian khusus soal pembangunannya. Jika berbicara mengenai pembangunan di desa, maka pejabat pemerintahan tentu perlu membuat anggaran pengadaan. Secara umum, anggaran pengadaan barang/jasa ini disusun dengan bersumber dari […]

Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi kinerja dari suatu lembaga pemerintahan. Tanpa ketersediaan barang maupun jasa yang memadai mustahil lembaga tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Mengingat begitu pentingnya aspek pengadaan dalam aktivitas kerja suatu lembaga, maka para pejabat dirasa perlu untuk didiklat. Diklat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu […]

Tata Kerja Tim dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Tata kerja tim dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang/jasa adalah aspek penting dalam administrasi pemerintahan. Tanpa adanya kedua aspek ini, maka tidak mungkin proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan optimal. Tata kerja tim berfungsi untuk mempermudah prosedur pelaksanaan barang/jasa Sementara itu, tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional bertujuan untuk […]

Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP/KLDI

Standar operasional prosedur atau lazim disingkat SOP merupakan rangkaian instruksi tertulis yang telah dibakukan. Isi dari sebuah SOP umumnya mengenai proses penyelenggaraan kegiatan administrasi di lembaga pemerintahan. Diantaranya meliputi bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa kegiatan administrasi tersebut harus dilakukan. Baru-baru ini, pelaksanaan kegiatan administrasi di lembaga pemerintahan seolah mendapatkan angin segar. Pasalnya, surat deputi […]

Pusdiklat Pemendagri © 2018 Bimtek Diklat Pelatihan Frontier Theme