Pusdiklat Pemendagri

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri

Kategori: Bimtek Anggaran

Bimtek Perencanaan

Sesuai dengan pasal 258 Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah mengalami perubahan dua kali, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan berusaha, akses terhadap pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah […]

Bimtek Penyusunan APBD

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 181 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum […]

Bimtek Asistensi dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Bimtek Lakip, Renstra LAKIP maupun RENSTRA merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah yang juga merupakan pedoman yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Disamping itu, Perencanaan strategis ( RENSTRA ) merupakan proses berkelanjutan dan sistematis […]

Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tidak berlaku lagi. Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata […]

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kepala Daerah yang dimaksudkan disini adalah Tingkat Provinsi (Gubernur) dan Tingkat Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota). Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini adalah agar hasil laporan menjadi lebih terstruktur dan dapat menyajikan […]

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Aparatur Pemerintahan Daerah merupakan sumber daya manusia atau orang pelaksana atau pejabat dalam tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, atau Desa), yang memiliki peranan strategis dan tugas serta tanggungjawab yang dibebankan oleh negara. Tugas dan tanggungjawab Aparatur Pemerintahan Daerah adalah menjalankan semua program pemerintahan di daerah, sebagai perpanjangan tangan dari Aparatur Pemerintahan Pusat secara administratif. Mereka bertugas […]

Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah orang-orang atau perangkat yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi eksekutif dari program pemerintahan di daerah, baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Yang termasuk ke dalam Perangkat Daerah ini adalah Sekretaris Daerah,Sekretaris Desa, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah di tingkat Kecamatan ataupun […]

Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No.16 Tahun 2013

Perjalanan dinas dalam negeri adalah jenis perjalanan yang menuju ke luar wilayah atau tempat kedudukan, baik perorangan maupun berkelompok dengan jarak minimal 5 Km dihitung dari batas kota. Biasanya perjalanan dinas dilakukan masih di dalam wilayah Indonesia yang bertujuan untuk kepentingan negara, dan untuk melaksanakan perintah dari pejabat yang memiliki wewenang. Perjalanan yang dilakukan dari […]

Perencanaan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah

Salah satu syarat pelaksanaan anggaran adalah dengan menetapkan pengelola keuangan, dan dalam pelaksanaannya itu kepala daerah akan menunjuk sekretaris untuk memberinya kewenangan dalam bertindak seperti seorang koordinator pengelola keuangan daerah. Tugas sekretaris tersebut adalah mengkoordinasi bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD. Tugas lainnya adalah menyiapkan pedoman dalam pelaksanaan APBD, serta memberikan persetujuan dalam hal pengesahan […]

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebuah dokumen yang isinya adalah gambaran dari perwujudan akuntabilitas kerja instansi pemerintahan, yang telah disusun dengan rapi serta disampaikan dengan cara sistematik yang melembaga. Sedangkan untuk definisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah wujud dari kewajiban di dalam instansi pemerintahan, untuk memenuhi kewajibannya dan tanggung jawab pada setiap […]

Pusdiklat Pemendagri © 2018 Bimtek Diklat Pelatihan Frontier Theme