Kategori: Bimtek Anggaran

Bimtek Proyeksi Pendapatan dan Kebijakan Penganggaran

Bimtek Proyeksi Pendapatan dan Kebijakan Penganggaran Pengelolaan anggaran pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah lainnya dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berperan bagi kepastian adanya sumber-sumber pembiayaan belanja baik bagi kepentingan program pembangunan ataupun bagi kepentingan […]

Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan pasal 258 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah mengalami perubahan dua kali, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan berusaha, akses terhadap pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan perencanaan jangka panjang, […]

Bimtek Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bimtek Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 181 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon […]

Bimtek Asistensi dalam penyusunan LAKIP RENSTRA SAKIP

Bimtek Asistensi dalam penyusunan LAKIP RENSTRA SAKIP Merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah yang juga merupakan pedoman yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan laporan kinerja tahunan […]

Bimtek Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bimtek Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tidak berlaku lagi. Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan […]

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Aparatur Pemerintahan Daerah merupakan sumber daya manusia atau orang pelaksana atau pejabat dalam tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, atau Desa), yang memiliki peranan strategis dan tugas serta tanggungjawab yang dibebankan oleh negara.Tugas dan tanggungjawab Aparatur Pemerintahan Daerah adalah menjalankan semua program pemerintahan di daerah, sebagai perpanjangan tangan dari […]

Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah orang-orang atau perangkat yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi eksekutif dari program pemerintahan di daerah. Baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.Yang termasuk ke dalam Perangkat Daerah ini adalah Sekretaris Daerah,Sekretaris Desa, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab […]

Bimtek Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Bimtek Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Perjalanan dinas dalam negeri adalah jenis perjalanan yang menuju ke luar wilayah atau tempat kedudukan, baik perorangan maupun berkelompok dengan jarak minimal 5 Km dihitung dari batas kota. Biasanya perjalanan dinas dilakukan masih di dalam wilayah Indonesia yang bertujuan untuk kepentingan negara. Dan untuk melaksanakan perintah dari pejabat yang […]

Diklat Perencanaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara

Diklat Perencanaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Salah satu syarat pelaksanaan anggaran adalah dengan menetapkan pengelola keuangan, dan dalam pelaksanaannya itu kepala daerah akan menunjuk sekretaris untuk memberinya kewenangan dalam bertindak seperti seorang koordinator pengelola keuangan daerah. Tugas sekretaris tersebut adalah mengkoordinasi bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD. Tugas lainnya adalah menyiapkan pedoman dalam pelaksanaan APBD, […]

Diklat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Diklat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebuah dokumen yang isinya adalah gambaran dari perwujudan akuntabilitas kerja instansi pemerintahan, yang telah disusun dengan rapi serta disampaikan dengan cara sistematik yang melembaga. Sedangkan untuk definisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah wujud dari kewajiban di dalam instansi pemerintahan, untuk […]