Bulan: Mei 2019

Bimtek Pengelolaan Keuangan

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri No.64Tahun2013 tentang Penerapan StandarAkuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaannya. SAP mengakui pendapatan adanya beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan […]

Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD

Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Serta telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ini menjadi pedoman bagi Pemerintah […]

Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diperlukan suatu standar yaitu standar pemeriksaan keuangan negara. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara adalah amanat dari UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU RI No. 15 […]

Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran Klaim Dan Pemberian Jaminan

Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan ketika sedang bekerja adalah risiko yang mestinya diwaspadai oleh semua karyawan. Terutama pada mereka yang bekerja dengan risiko yang tinggi. Menjadi karyawan bukan hanya harus tahu mengenai pekerjaan tersebut. Melainkan juga harus mengetahui beberapa hal yang mendalam untuk mengantisipasi segala jenis risiko kecelakaan yang […]

Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah

Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah Tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah (PP No.10 Tahun 2011) sudah diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004, mengenai perbendaharaan negara. Isi dari perbendaharaan negara tersebut adalah membiayai dan mendukung segala macam kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran dalam pembangunan. Sehingga pemerintah […]

Diklat Tata Cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Diklat Tata Cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya merupakan keseluruhan kegiatan. Mulai dari perencanaan pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan sendiri ada dalam peraturan menteri. Terdiri dari kekuasaan pengelolaan keuangan, azas umum dan struktur APBD atau yang lainnya. Penyelenggaraan anggaran sendiri […]

Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah

Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah Sama kita ketahui bahwa Proses menyusun APBD adalah bagian dari sistem keuangan negara yang sudah diatur di dalam undang-undang. Sedangkan Penyusunan APBD dimaksud tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan pemerintah daerah yang juga sudah diatur di dalam undang-undang. Salah satu sumber dana pada pembangunan daerah berasal […]

Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013

Bimtek dan Diklat Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013 Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. […]

Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi agar […]